Kompaslink.com – Pati Jawa Tengah
Lagi dan lagi Pejabat publik (Kepala ESDM Cabang Kendeng Muria) tidak merespon dan membalas konfirmasi whatsaAp dari awak media. Konfirmasi tersebut merupakan konfirmasi tindaklanjut penanganan terhadap galian C yang berada di Sumbermulyo, yang saat itu sudah dilakukan sidak oleh Pemerintah Kabupaten Pati, salah satunya dari pihak ESDM Pati.
Dengan dilakukan konfirmasi, karena banyak masyarakat yang bertanya terkait hal itu. Masyarakat menginginkan sebuah pemberitaan tidak mandek seketika. Maka dari itu, awak media akan berusaha mencari dan mencari informasi dari narasumber satu kenarasumber lainnya, agar mendapatkan pemberitaan berimbang dan pemberitaan Open Clouse.
Tindakan pejabat publik yang tidak membalas terutama saat konfirmasi berita, dinilai sebagai tindakan yang tidak profesional dan menghambat keterbukaan informasi publik. Perilaku ini sering dianggap sebagai upaya menutup-nutupi informasi.
Ketua Umum BPIKPNPA RI Tubagus Sukendar menyikapi peristiwa tersebut adalah sebuah Pelanggaran UU Pers, karena menghalangi tugas jurnalistik, termasuk tidak merespons konfirmasi, dapat dinilai sebagai penghinaan terhadap UU Pers.” Tutur Sukendar dalam responnya
Barang siapa, Sukendar menerangkan’ kepada Pihak yang menghalangi tugas jurnalistik dapat diancam pidana 2 tahun atau denda Rp500 juta.
Dan hal tersebut, tambah Sukendar menyampaikan, jika perbuatan seperti itu, pernah diungkapkan oleh Ombudsman RI, Dia menegaskan bahwa tidak pantas bagi pejabat publik untuk memblokir WhatsApp wartawan yang sedang menjalankan tugas. Karena Wartawan berhak mendapatkan konfirmasi, dan pejabat publik wajib transparan serta akuntabel.” Pungkas Sukendar mengatakan
Awak media berharap dan berharap kepada pejabat publik untuk dapat merespon dan menanggapi konfirmasi yang dikirimkan dalam bentuk apapun (Surat, WhatsaAp) karena hasil konfirmasi tersebut berguna untuk sebuah rilisan selanjutnya.
( arie)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
