PALEMBANG, KOMPASLINK.com
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Diskusi dan Dialog Refleksi Akhir Tahun 2025 dengan tema “Sumsel Kemarin, Hari Ini, dan Esok dalam Teropong Pandangan Kritis, Konstruktif, dan Solutif Tanpa Tendensi”, Rabu (31/12/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung di Koat Coffee, Jalan Angkatan 45, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dan dihadiri sejumlah akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, serta perwakilan legislatif dan praktisi kebijakan publik.
Diskusi dipandu oleh Muhammad Nasir, selaku Ketua Dewan Kesenian Palembang, dengan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ade Indra Caniago, Rektor Torik Rasit, dan Charma Afrianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPW Pekat IB Sumatera Selatan, Ir. Suparman Romans, M.Si, didampingi Yogi Bob, menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan memberikan ruang evaluasi yang objektif terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama satu tahun terakhir.
“Diskusi ini benar-benar melihat Sumsel dari berbagai perspektif. Ada pandangan kritis terhadap kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur selama satu tahun terakhir, tetapi juga ada pengakuan atas sejumlah capaian yang telah diraih,” kata Suparman kepada wartawan.
Menurutnya, penilaian kinerja pemerintah tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Satu tahun masa pemerintahan dinilai masih terlalu dini untuk memberikan penilaian menyeluruh, namun evaluasi bertahap tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik.
“Indikator yang bisa kita lihat tentu RPJMD dan bagaimana upaya Gubernur dan Wakil Gubernur menjalankan visi-misi serta janji politiknya kepada masyarakat. Evaluasi ini wajar dan harus diterima secara terbuka,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber juga menyoroti kinerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai perlu lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi rakyat.
Suparman menilai forum ini memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang tata kelola pemerintahan dan arah kebijakan publik, terutama dalam memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Kebijakan pemerintah seharusnya pro-rakyat, bukan pro-oligarki. Jangan sampai regulasi hanya menguntungkan segelintir pihak dan mengorbankan masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan kebijakan larangan angkutan batu bara melintas di jalan umum yang sempat diberlakukan secara tegas, namun kemudian dicabut sehingga aktivitas tersebut kembali terjadi dan menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.
“Faktanya, angkutan batu bara masih melintas di jalan umum dan beberapa kali memicu insiden. Ini tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah,” kata Suparman.
Selain itu, persoalan antrean solar juga menjadi sorotan dalam diskusi. Meski pada siang hari kondisi terlihat lancar, antrean panjang justru terjadi pada malam hingga dini hari.
“Ada masyarakat yang harus antre sejak sore hingga subuh hanya untuk mendapatkan solar. Ini kondisi nyata yang perlu segera dicarikan solusi,” ujarnya.
Di sisi lain, Suparman mengakui adanya sejumlah kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur dan perbaikan jalan di berbagai kabupaten/kota, serta pembangunan kawasan Tanjung Carat yang dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
“Pembangunan infrastruktur ini nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini juga harus kita akui sebagai prestasi pemerintah,” katanya.
Ke depan, DPW Pekat IB Sumatera Selatan berencana melanjutkan diskusi publik dengan berbagai tema strategis lainnya. Salah satu topik yang akan menjadi fokus adalah pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, baik BUMN maupun BUMD.
“Masyarakat punya hak untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana CSR dan sejauh mana komitmen perusahaan dalam menyisihkan keuntungan demi kemaslahatan masyarakat dan lingkungan,” ujar Suparman.
Ia berharap hasil diskusi ini dapat menjadi rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, demi terwujudnya Sumatera Selatan yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
“Pemimpin harus lebih aspiratif, cepat tanggap, dan responsif terhadap persoalan rakyat, tidak hanya hadir dalam seremoni. Dengan dukungan staf ahli dan tenaga khusus, penyerapan aspirasi masyarakat seharusnya bisa dilakukan lebih maksimal,” pungkasnya.
