Palembang – KOMPASLINK.com
Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) berencana akan menggelar aksi demo di Politeknik Sriwijaya (Polsri) Palembang pada Senin, 8 Desember 2025 mendatang.
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi protes terkait dugaan Abuse Of Power atau Penyalahgunaan Wewenang Kekuasaan atau Jabatan yang diduga dilakukan oleh Direktur Polsri terkait penggunaan keuangan pada Pekerjaan Renovasi Ruang Pimpinan Kampus senilai sekitar 200 juta rupiah yang tidak dibayarkan.
Adapun gabungan Ormas yang akan aksi demo kepung Polsri antara lain Koalisi Aktivis Rakyat Bawah, Harimau Sumatera Bersatu, Grib Jaya Sumsel, dan Forum Cakar Sriwijaya, serta Koalisi Masyarakat Peduli Palembang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut sebagaimana disampaikan langsung oleh Yan Coga selaku Koordinator Koalisi Aktivis Rakyat Bawah, menyampaikan rencana aksi tersebut dalam rilis pada, Sabtu (6/12/25).
Yan Coga hadir didampingi sejumlah pimpinan ormas, di antaranya Ketum DPP Harimau Sumatera Bersatu Satria Amri, Ketua DPC Harimau Sumatera Bersatu Soehendra Tamzil, Ketua DPD Grib Jaya Sumsel Hasbi Sanaki, Ketua Umum DPP Forum Cakar Sriwijaya Geri Wijaya, dan Koordinator Koalisi Masyarakat Peduli Palembang Rizky Pratama.
Menurut Yan Coga, aksi tersebut merupakan respons atas dugaan penyimpangan dalam proyek renovasi yang disebut-sebut melibatkan Direktur Polsri berinisial IR.
“Kami menuntut agar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengevaluasi serta mencopot Direktur Polsri, sekaligus memprosesnya secara hukum. Dugaan tidak dibayarnya pekerjaan proyek menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola kampus,” ujar Yan Coga.
Berdasarkan informasi yang didapat Adanya Dugaan Abuse Of Power atau Penyalahgunaan Wewenang Kekuasaan atau Jabatan yang diduga terindikasi dilakukan oleh Direktur Polsri. Laporan dugaan penyimpangan telah menjadi dasar bagi kami untuk meminta klarifikasi kepada institusi terkait, imbuhnya.
“Aksi ini adalah sarana penyampaian aspirasi dari masyarakat yang ingin mendapatkan kejelasan atas informasi yang berkembang,” katanya.
Gabungan ormas itu juga mendorong lembaga seperti KPK, BPK, dan Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk menindaklanjuti laporan yang telah masuk sesuai prosedur. Ini bisa jadi evaluasi terhadap manajemen kampus oleh kementerian terkait perlu dilakukan apabila ditemukan indikasi pelanggaran, ujar Yan Coga.
“Kami berharap proses pemeriksaan, jika dilakukan, berlangsung objektif dan transparan sehingga semua pihak memperoleh kejelasan,” ungkapnya.
“Kegiatan ini direncanakan melibatkan sekitar 100 peserta tersebut rencananya dipusatkan di area kantor Direktur Polsri. Dan kita jamin aksn berlangsung secara damai dan tetap mematuhi aturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban,” tutup Yan Coga.
