Palembang — KOMPASLINK.COM
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Forum Aktivis, Advokat, dan Mahasiswa Sumatra Selatan menggelar diskusi yang bertemakan “Tata Kelola BUMD yang Sehat, Bersih, dan Taat Hukum”. Acara ini diselenggarakan di Hotel The Zuri, Kota Palembang, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jumat (27/12/24).
Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai narasumber yang berkompeten dalam bidang hukum, anti korupsi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih. Beberapa tokoh yang hadir antara lain,
Bung Charma Aprianto, Sebagai Komisaris Sumsel Senergi Rimau, Dr. Ade Indra Chaniago, seorang akademisi yang memberikan perspektif ilmiah terkait tata kelola BUMD, Roy Riadi, SH., MH., seorang Jaksa Teladan Anti Korupsi yang berbagi pengalaman dalam menanggulangi praktik korupsi, serta Sanusi, SH., MH, seorang penggiat anti korupsi yang aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi. Selain itu, H. Aspa Hani Holdan, SE, AK, MM, CA, seorang akuntan profesional, turut memberikan wawasan terkait pentingnya audit yang transparan dan akuntabel dalam mengelola BUMD.
Founder sekaligus Ketua Nasional Corruption WORCH Sumsel, M. Ali Ruben, SH, yang juga merupakan salah satu penggagas acara ini, dalam sambutannya menegaskan bahwa meski peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia terlambat dilaksanakan, semangat untuk memerangi korupsi tetap tinggi. “Hari ini kita membahas tentang BUMD yang sehat, bersih, dan taat hukum. BUMD harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan kelompok atau partai politik,” ujar M. Ali Ruben.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menambahkan bahwa penting bagi masyarakat, terutama mahasiswa, praktisi hukum, dan aktivis untuk terus mengawal tata kelola pemerintahan dan BUMD agar tetap berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum. “Forum ini melibatkan mahasiswa, advokat, dan aktivis. Kita akan terus mengawal setiap bentuk ketidakadilan, karena hukum yang tajam ke bawah harus tumpul ke atas,” tegas M. Ali Ruben.
Diskusi ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengelola BUMD di Indonesia, mulai dari masalah pengawasan, korupsi dalam birokrasi, hingga perlunya integritas dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Para narasumber sepakat bahwa untuk menciptakan BUMD yang sehat, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga-lembaga hukum yang berkompeten.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong terwujudnya tata kelola BUMD yang lebih baik dan akuntabel di Sumatera Selatan, serta menjadi ajang untuk terus memperkuat semangat anti korupsi di kalangan generasi muda dan masyarakat luas.
Diskusi ditutup dengan harapan bahwa momentum Hari Anti Korupsi Sedunia ini bisa terus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga integritas dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pengelolaan BUMD yang harus lebih bersih, sehat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lebih banyak pihak yang terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan. (Riela)











