PALEMBANG —kompaslink.com|
Polda Sumatera Selatan memperkuat profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia dalam penegakan hukum melalui Asesmen Uji Kompetensi Sertifikasi Penyidik dan Penyidik Pembantu Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Palembang, Rabu (7/10/2026), diselenggarakan oleh Bareskrim Polri bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lemdiklat Polri dan Polda Sumsel. Sebanyak 277 personel penyidik dari Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Ditres PPA dan PPO, Ditpolairud, hingga jajaran Polres mengikuti tahapan sertifikasi secara terukur dan objektif.
Uji kompetensi tersebut diarahkan untuk memastikan legalitas formal sekaligus standardisasi kemampuan para penyidik dan penyidik pembantu Polri. Penguatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menghadapi dinamika hukum yang terus berkembang serta memastikan aparat penegak hukum memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan tugas.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., yang diwakili Karo Ops Polda Sumsel Kombes Pol. Muhammad Anis Prasetio Santoso, S.I.K., M.Si., secara resmi membuka asesmen tersebut.
Dalam amanat pembukaan, Karo Ops menegaskan bahwa sertifikasi bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan penyidik memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab kita dalam memenuhi amanat perundang-undangan. Penyidikan di era modern harus meninggalkan cara-cara konvensional dan wajib menerapkan scientific crime investigation berbasis prosedur hukum serta pembuktian ilmiah,” tegas Anis saat membacakan amanat pembukaan.
Anis juga menekankan pentingnya pemanfaatan digitalisasi sistem e-penyidikan serta integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan wewenang. Kita harus mampu menekan pengaduan masyarakat dan menjaga sinergitas dalam sistem peradilan pidana demi menghadirkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang nyata,” tambahnya.
Melalui sertifikasi yang mengacu pada standar kompetensi profesi, Polda Sumsel mendorong terwujudnya penyidik yang semakin kompeten, profesional, berintegritas, dan mampu menjalankan proses penyidikan berdasarkan ketentuan hukum serta perkembangan teknologi.
Penguatan kualitas penyidik tersebut diharapkan turut mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan rasa keadilan bagi masyarakat. Profesionalisme penyidik juga menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa uji kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas sumber daya manusia Polri, khususnya di bidang penegakan hukum.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program prioritas pimpinan Polri dalam mencetak SDM penyidik yang unggul, berintegritas, dan presisi demi memberikan perlindungan hukum terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Nandang.
Rangkaian asesmen dilaksanakan melalui sejumlah tahapan pengujian, meliputi verifikasi portofolio, ujian tertulis berbasis komputer, wawancara, serta simulasi praktik penanganan perkara. Tahapan tersebut dirancang untuk mengukur kompetensi peserta secara komprehensif sesuai standar yang ditetapkan.
Polda Sumsel berharap pelaksanaan sertifikasi ini semakin memperkuat profesionalisme jajaran penyidik dan penyidik pembantu dalam menjalankan tugas. Dengan kompetensi yang terukur, penerapan scientific crime investigation, pemanfaatan teknologi, serta integritas dalam setiap proses, penegakan hukum di Sumatera Selatan diharapkan semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Sumsel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghadirkan penegakan hukum yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.
(Red)
