Palembang.,-kompaslink.com|
Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK,MH diwakili Karo log Polda Sumsel Kombes Pol Budi Santosa SIK,MSi menghadiri dan menyaksikan
Penandatangan Komitmen bersama pembangunan Zona integritas Tahun 2025 dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan sesuai komitmennya dalam peningkatan pelayanan publik melalui Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI), Selasa (21/1), bertempat di aula kanwil Kemenkumham Sumsel jalan Jendral Sudirman Palembang
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumsel, Agato P P Simamora, menjelaskan bahwa penandatanganan ini adalah bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Zona Integritas. Menurutnya, tujuan utama pembangunan ZI adalah menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan bebas dari praktik KKN.
“Kami bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melalui langkah nyata dalam setiap pelayanan yang meliputi kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, harmonisasi raperda, hingga pemberian bantuan hukum gratis,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agato juga menegaskan bahwa keberhasilan membangun Zona Integritas membutuhkan kerja sama, komitmen, dan kesadaran dari seluruh jajaran. “Mari bekerja dengan hati, junjung tinggi integritas, dan perkuat kolaborasi. Semoga tahun ini kita dapat meraih predikat WBBM,” harapnya.
Dari pantauan komitmen zi kemenkum sumsel 1
Prosesi Penandatanganan dilakukan oleh Kakanwil Agato P P Simamora, dan diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Gunawan, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti.
Sebagai bentuk kolaborasi dan sinergitas, turut menyaksikan prosesi penandatanganan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Polda Sumsel, Kodam II/Sriwijaya, Perwakilan Ombudsman Sumsel, OJK Provinsi Sumsel-Babel, dan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan serta Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumsel.
Selain penandatanganan komitmen bersama pembangunan ZI, ditandatangani pula Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas yang menjadi acuan dalam menjalankan program pemerintah sesuai dengan target yang telah ditetapkan guna mewujudkan Kementerian Hukum yang lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Red:Rudihartono.m
