Palembang–kompaslink.com|
Sejumlah wali murid SMP IT Izatuna Palembang yang beralamat di Jalan Pagar Dewa, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, menyampaikan keluhan terkait kebijakan biaya pendidikan yang dinilai memberatkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keluhan tersebut mencakup kenaikan SPP tanpa rapat wali murid, persoalan layanan konsumsi asrama, biaya token listrik, hingga belum diberikannya raport dan Surat Keterangan Lulus (SKL) siswa kelas 9.
Keluhan itu disampaikan salah satu wali murid kelas 9 pada Minggu (28/06/2026). Ia mengatakan, saat awal masuk kelas 7, biaya SPP sebesar Rp2 juta per bulan sudah termasuk biaya laundry. Namun ketika siswa naik ke kelas 8, biaya laundry tidak lagi termasuk dalam SPP sehingga wali murid harus membayar secara terpisah.
Menurutnya, persoalan kembali muncul saat semester 2 kelas 9.
Pihak SMP IT Izatuna disebut menaikkan SPP dari Rp2 juta menjadi Rp2,5 juta per bulan tanpa melalui rapat atau musyawarah dengan wali murid.
“Alasannya untuk perbaikan menu makanan. Tapi kenyataannya menu tidak berubah,” ujarnya.
Selain kenaikan SPP, wali murid juga mempertanyakan kondisi dapur asrama yang disebut tidak lagi beroperasi. Akibatnya, kebutuhan makanan siswa harus menunggu kiriman dari luar asrama yang dinilai sering terlambat.
“Anak-anak sering terlambat makan. Bahkan pagi hari ada yang sekolah belum sarapan karena makanan belum datang,” katanya.
Persoalan lain yang disoroti adalah biaya listrik asrama. Wali murid mengaku sejak awal kelas 7 siswa diminta ikut mengisi token listrik secara patungan.
“Setelah ditanyakan ke wali kelas, katanya Izatuna hanya memberi jatah token listrik asrama Rp100 ribu per bulan. Kalau habis, siswa harus isi sendiri,” ungkapnya.
Ia menyebut, sejak kelas 8 penyediaan token listrik tersebut bahkan tidak lagi diberikan pihak sekolah, sehingga siswa harus bergantian mengisi listrik hingga menjelang kelulusan.
Masalah semakin mencuat menjelang akhir tahun ajaran. Wali murid diminta melunasi SPP bulan Mei sebesar Rp2,5 juta sebelum mengambil barang pribadi siswa. Selain itu, terdapat pembayaran biaya hafla sebesar Rp2,6 juta per siswa yang menurut wali murid belum mendapat penjelasan rinci.
Menurutnya, setelah kegiatan sekolah dan pondok selesai, siswa sudah kembali ke rumah. Namun pihak sekolah tetap menagihkan SPP dan uang makan penuh untuk bulan Juni.
“Padahal anak-anak sudah berada di rumah dan tidak ada lagi kegiatan sekolah maupun pondok. Kami meminta keringanan, tapi tetap diminta membayar penuh,” ujarnya.
Wali murid juga mempersoalkan belum diberikannya raport dan Surat Keterangan Lulus (SKL) kepada sejumlah siswa karena adanya tunggakan yang dihitung dari selisih kenaikan SPP sebesar Rp500 ribu per bulan.
“Ada wali murid yang anaknya sudah tidak di pesantren lagi karena hanya transfer Rp2 juta. Tapi tetap diminta bayar selisihnya dan raport belum diberikan,” jelasnya.
Ia mengatakan sejumlah wali murid sudah berupaya meminta penjelasan melalui WhatsApp maupun datang langsung ke sekolah, namun belum mendapatkan penyelesaian dari pihak Yayasan Izatuna.
“Sewaktu kami meminta penjelasan kepada Kepala Sekolah melalui telepon, telepon langsung dimatikan. Saat didatangi langsung juga belum ada tanggapan,” ucapnya.
Akibat belum adanya titik temu, sejumlah wali murid membuat grup diskusi terpisah setelah grup resmi sekolah disebut dikunci admin. Mereka juga berencana berkoordinasi dengan wali murid SMA Izatuna yang disebut memiliki keluhan terkait biaya pendidikan.
“Kami hanya meminta kejelasan. Anak-anak kami butuh SKL untuk melanjutkan sekolah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMP IT Izatuna Palembang belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan yang disampaikan para wali murid tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak sekolah dan Yayasan Izatuna masih terus dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terkait persoalan kenaikan SPP, fasilitas asrama, serta pemberian raport dan SKL siswa.
(Tim)
