Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik Pejabat Struktural yang terdiri dari 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 25 Pejabat Administrator di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (05/05/2025). Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sistem rotasi berkala bagi Pejabat Struktural, terutama di level pelayanan yang juga dilakukan sebagai upaya menciptakan atmosfer kerja yang sehat dan adil.
“Pelantikan merupakan hal biasa dalam pekerjaan di sini. Sebagaimana komitmen kami, memang akan selalu merotasi, terutama di level, tempat-tempat yang berbasis pada pelayanan,” jelas Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan bahwa rotasi bukan sekadar pergeseran jabatan, tetapi bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia yang terukur. Menurutnya, dalam career path (jalur karier) di Kementerian ATR/BPN, setiap pegawai harus memahami tahapan dan arah pertumbuhan kariernya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita sedang memproses supaya setiap pegawai itu tahu jalurnya. Dari rute menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), dari rute menjadi Kasi (Kepala Seksi), hingga jadi Kepala Kantor Pertanahan, sampai level paling atas. Ini adalah upaya sistematis agar penempatan tidak berbasis pada kepentingan individual, tapi pada sistem,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Disampaikan Menteri Nusron, pelantikan ini menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk membangun birokrasi yang profesional dan responsif. “Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Bapak/Ibu sekalian. Selamat melakukan tugas pokok dan fungsi, semoga selalu dalam lindungan Allah,” tuturnya.
Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Turut hadir dalam pelantikan, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran. (GE/YZ/RT)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
