Palembang _kompaslink.com| Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jujur, demokratis, dan berintegritas adalah harapan besar bangsa dalam mewujudkan pemimpin yang amanah.
Lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), sebagai sosial kontrol, berkomitmen penuh untuk mengawasi proses Pilkada dari tahap pencalonan hingga penetapan hasil.
Direktur Eksekutif Lembaga SIRA, Rahmat Sandi Iqbal SH, menegaskan bahwa, jika tim mereka menemukan berbagai bentuk kecurangan dalam Pilkada, salah satunya adalah maraknya para tim calon peserta Pilkada seperti Calon Gubernur (Cagub), Calon Bupati (Cabup) serta Calon Walikota (Cawako) yang turun ke masyarakat untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga.
“Kita semua tahu kalau tahapan pencalonan independent dengan dukungan melalui KTP warga telah lewat,” ujar Rahmat Sandi kepada beberapa awak media, Jumat (18/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Maka Lembaga SIRA tidak akan ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang, terutama Bawaslu yang memiliki otoritas untuk menangani pelanggaran tersebut.
“Mari kita jaga kesucian Pilkada dengan fokus pada program calon pemimpin, bukan pada dukungan berbasis money politik,” imbuh Rahmat Sandi.
Lembaga SIRA juga mengungkapkan, kekhawatirannya terhadap modus baru politik uang yang saat ini marak dilakukan oleh tim sukses calon.
Modus ini melibatkan pengumpulan KTP sebagai bentuk dukungan, di mana identitas para pemilih tersebut kemudian “dihargai” dengan sejumlah uang yang bernilai ratusan ribu per KTP.
“Memang sulit untuk dibuktikan secara hukum, namun praktik seperti ini nyata terjadi di lapangan,” katanya.
Oleh karena itu, Lembaga SIRA minta kepada Bawaslu untuk lebih fokus dalam mengawasi modus baru tersebut guna mengurangi terjadinya politik uang dalam Pilkada serentak 2024 mendatang.
Masyarakat juga di imbau untuk menjauhi praktik ini karena pada akhirnya hanya merugikan diri mereka sendiri. Sebab KTP yang mereka berikan kepada para tim calon peserta Pilkada takutnya nanti akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ditempat yang sama Sekretaris Eksekutif Lembaga SIRA Rahmat Hidayat, SE juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada Bawaslu dan aparat jika ada tim sukses yang menawarkan pengumpulan KTP dengan iming-iming uang.
Lebih lanjut, Rahmat Hidayat menginstruksikan seluruh anggota Lembaga SIRA di seluruh Sumsel untuk meningkatkan pengawasan dan berkoordinasi dengan Bawaslu di setiap daerah jika menemukan indikasi praktik politik uang.
“Kami juga mengajak semua pihak, termasuk Pemerintah, TNI, dan Polri, untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif sehingga Pilkada serentak 2024 dapat berlangsung damai, aman dan lancar,” pungkasnya.
Dengan adanya pengawasan ketat dari berbagai pihak, diharapkan Pilkada serentak 2024 dapat terlaksana tanpa praktik politik uang dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar berintegritas.
(Red)
