PALEMBANG —kompaslink.com|
Polda Sumatera Selatan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan terkait pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera ruas Betung–Tempino. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pembangunan sekaligus memastikan kepentingan dan hak masyarakat terdampak menjadi perhatian dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., memimpin langsung rapat koordinasi dan diskusi yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Rabu (28/10/2026), pukul 10.00 WIB.
Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Polda Sumsel, perwakilan Asisten Deputi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Tim Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya (Persero), Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Sumatera Selatan, serta perwakilan Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Kabupaten Musi Banyuasin.
Pembahasan difokuskan pada penyelarasan pelaksanaan PDSK dalam proses pelepasan kawasan hutan, termasuk koordinasi data dan verifikasi lapangan, agar pelaksanaannya berlangsung transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan dialog dan musyawarah juga menjadi perhatian untuk mengantisipasi potensi perselisihan serta memastikan persoalan masyarakat terdampak ditangani melalui mekanisme yang tepat.
Sinergi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional. Selain memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi, pembangunan jalan tol diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaan pembangunan perlu disertai koordinasi yang baik, kepastian prosedur, dan perhatian terhadap dampak sosial yang timbul.
Dalam rapat tersebut, para pemangku kepentingan membahas perlunya penyelarasan langkah dan pemeriksaan lapangan secara terpadu. Koordinasi ini diharapkan membantu memastikan data yang digunakan akurat serta proses penyelesaian persoalan sosial dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan bahwa Polri mendukung pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
“Semangat Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan, tetapi merupakan komitmen kami untuk memastikan suara dan hak masyarakat didengar. Kami mendukung Proyek Strategis Nasional Tol Betung–Tempino, namun penanganan dampak sosial dalam proses pelepasan kawasan hutan harus dilaksanakan secara humanis, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar kepentingan masyarakat tetap diperhatikan,” tegas Kapolda Sumsel.
Perwakilan Tim Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui Kasubdit IV.A Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Imran Yusuf, turut menekankan pentingnya keterbukaan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam mengawal pembangunan strategis.
“Pengamanan pembangunan strategis bertujuan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum. Koordinasi bersama Polda Sumsel dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar proses penanganan dampak sosial dilaksanakan secara akuntabel serta memperhatikan hak masyarakat sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Imran Yusuf.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa komunikasi terbuka dengan masyarakat terdampak menjadi bagian penting dalam mencegah kesalahpahaman dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
“Polda Sumsel berkomitmen mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami mendorong koordinasi dan komunikasi yang terbuka dengan seluruh pihak agar persoalan di lapangan dapat ditangani secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan data di lapangan sebagai bagian dari pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan pada proyek Tol Betung–Tempino.
Melalui sinergi antara kepolisian, kementerian, lembaga terkait, dan pelaksana pembangunan, Polda Sumsel berharap proses pembangunan dapat berjalan tertib dengan tetap memperhatikan kepastian hukum serta kepentingan masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera Selatan.
(Red)
