PALI–kompaslink.com|
Menyikapi insiden dugaan keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memastikan seluruh biaya perawatan korban akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Hal ini disampaikan meski Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak menanggung pelayanan kesehatan terkait Kejadian Luar Biasa (KLB), sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Pasal 52 ayat (1) huruf o.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PALI, H. Andre Fajar Wijaya, S.Si., M.Si., CSEP, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah cepat meskipun Surat Keputusan (SK) penetapan status KLB masih dalam proses.
“SK KLB memang belum terbit, tetapi kami tidak menunggu untuk bertindak. Semua korban telah kami tangani, dan seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemkab,” ujar H. Andre, Kamis (8/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, tanggungan biaya tidak hanya berlaku di fasilitas kesehatan pemerintah, tetapi juga di klinik dan rumah sakit swasta. “Bagi korban yang dirawat di fasilitas swasta, biaya akan dibayarkan sesuai tagihan yang diajukan. Masyarakat tidak perlu cemas soal biaya,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga memastikan akan mengganti biaya pengobatan yang telah dibayar mandiri oleh warga. “Bukti pembayaran yang sah akan kami proses untuk diganti penuh sesuai jumlahnya,” tambahnya.
Terkait penyebab insiden, Dinas Kesehatan masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para korban. H. Andre menegaskan pentingnya data ilmiah untuk menghindari spekulasi yang dapat menyesatkan.
“Kami tidak ingin mengambil kesimpulan tanpa hasil laboratorium. Kepastian penyebab sangat penting untuk evaluasi dan pencegahan,” jelasnya.
Insiden ini menjadi sorotan karena terjadi dalam program strategis pemenuhan gizi bagi anak sekolah. Pemkab PALI berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan MBG.
“Kami tidak hanya fokus menangani dampaknya, tetapi juga memperbaiki sistem. Ini adalah peringatan bagi semua pihak agar kejadian serupa tidak terulang. Kami sangat prihatin,” tutup H. Andre.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan percaya bahwa penanganan dilakukan secara profesional dan menyeluruh oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.
(Red)
