Palembang,-kompaslink.com|
Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., beserta PJU Kodam II/Sriwijaya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Peluncuran Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakor yang berlangsung secara video conference/Zoom meeting ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, bertempat di Ruang Puskodaldam II/Sriwijaya, Palembang, pada Kamis (13/03/2025).
Dalam rakor ini, kesiapan pemerintah dalam menangani Karhutla dan perlindungan PMI menjadi fokus utama, sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya pencegahan dini serta efektivitas penanganan, dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah agar upaya mitigasi dapat berjalan optimal.
Menko Polkam Budi Gunawan menjelaskan bahwa pola koordinasi antar K/L dan Pemda akan diperkuat melalui Desk Koordinasi, yang mencakup berbagai aspek, mulai dari mitigasi, penanggulangan, penegakan hukum, pemulihan, hingga strategi komunikasi dan media.
Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem kerja terpadu dalam menekan angka kejadian Karhutla dan meningkatkan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
Menko Polkam juga menegaskan bahwa perencanaan dan mitigasi dini merupakan kunci utama dalam mewujudkan Zero Karhutla, terutama menjelang musim kemarau, serta dalam memastikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran.
Sebagai bagian dari Satgas Karhutla, Kodam II/Sriwijaya memastikan kesiapan personel dan materiil dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tanggung jawabnya termasuk permasalahan Migran Indonesia. Pangdam II/Sriwijaya menegaskan bahwa Kodam II/Sriwijaya akan bersinergi dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan ini.
Upaya sinergis yang dilakukan pemerintah ini merupakan bukti nyata komitmen dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, sekaligus memenuhi kesepakatan regional dan geopolitik seperti ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dan ASEAN Committee on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW).
Selain itu, langkah ini juga menegaskan perlindungan negara terhadap para pahlawan devisa Indonesia, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dengan kesiapan yang semakin ditingkatkan, diharapkan sinergi ini dapat memberikan hasil optimal dalam mencegah Karhutla dan meningkatkan perlindungan bagi PMI, sesuai dengan arahan Presiden RI.
(Red)
