Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif

- Penulis

Selasa, 17 November 2026 - 03:53

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 pada Selasa (10/11/2026), di Jakarta. Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN konsisten meraih predikat Informatif, yaitu kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Capaian tersebut menjadi wujud komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, terbuka, dan tepercaya.

“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, usai mengikuti uji publik.

Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi dan penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Uji Publik ini diikuti oleh kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wamen Ossy menjelaskan, menerapkan keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi dapat dipublikasikan tanpa batas. Ada informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat, namun ada juga informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan publik, termasuk Kementerian ATR/BPN perlu menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses maupun alasan hukum di balik pengecualiannya.

“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Wamen Ossy.

Dengan keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hak, prosedur, dan mekanisme pelayanan pertanahan. Sejalan dengan itu, Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi yang memberikan kepastian waktu penyelesaian.

Salah satunya melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini dapat diselesaikan dalam 10 hari. Selain itu, Kementerian ATR/BPN tahun ini meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal yang ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT).

“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkas Wamen Ossy yang hadir dengan didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi beserta jajaran. (MW/JR)

Berita Terkait

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:17

Bupati Toba Apresiasi Turnamen Pemula Nine Ball Biliar se Tapanuli Raya

Jumat, 20 November 2026 - 16:07

BKPSDM Toba Laksanakan Seleksi Terbuka Empat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jumat, 20 November 2026 - 16:05

Kadis Pertanian Toba Klarifikasi Perbedaan Anggaran Irigasi Perpompaan 2026

Jumat, 20 November 2026 - 16:03

Kemendagri Apresiasi Realisasi Penggunaan TKD Tambahan Pascabencana Kabupaten Samosir

Kamis, 19 November 2026 - 18:39

Rakor PPID se-Sumut Dorong Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Kamis, 19 November 2026 - 07:01

Kunjungan Kerja FKPD Dukung Penguatan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Samosir

Kamis, 19 November 2026 - 06:58

Pertanian Kabupaten Toba Terapkan pada 134 Kelompok Tani Pola Tanam dan Tertib Tanam

Rabu, 18 November 2026 - 16:07

Hadirkan Pelayanan Tanpa Sekat, Bupati dan Wabup Toba Berkantor di Lumban Sakkalan

Berita Terbaru