Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

- Penulis

Jumat, 20 November 2026 - 01:07

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Melalui pertemuan ini, Kementerian ATR/BPN berbagi pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan kedua negara.

“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Wamen Ossy.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu hal yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wamen Ossy menjelaskan kepada delegasi Timor-Leste, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pengadministrasian pertanahan ini jadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.

Menurut Wamen Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste. “Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini, perihal teknis turut menjadi perhatian delegasi Timor-Leste, khususnya terkait penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, langsung memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. Meskipun memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda, pengalaman Indonesia ia harapkan dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya.

Paulo Remedios juga berharap, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor-Leste sehingga ia merasa diskusi dan kerja sama antarkedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan. (MW/FA)

Berita Terkait

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Ancaman Bencana Tinggi, Hari Tata Ruang Nasional Jadi Momentum Wujudkan Penataan Ruang Berbasis Risiko

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:17

Bupati Toba Apresiasi Turnamen Pemula Nine Ball Biliar se Tapanuli Raya

Jumat, 20 November 2026 - 16:07

BKPSDM Toba Laksanakan Seleksi Terbuka Empat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jumat, 20 November 2026 - 16:05

Kadis Pertanian Toba Klarifikasi Perbedaan Anggaran Irigasi Perpompaan 2026

Jumat, 20 November 2026 - 16:03

Kemendagri Apresiasi Realisasi Penggunaan TKD Tambahan Pascabencana Kabupaten Samosir

Kamis, 19 November 2026 - 18:39

Rakor PPID se-Sumut Dorong Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Kamis, 19 November 2026 - 07:01

Kunjungan Kerja FKPD Dukung Penguatan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Samosir

Kamis, 19 November 2026 - 06:58

Pertanian Kabupaten Toba Terapkan pada 134 Kelompok Tani Pola Tanam dan Tertib Tanam

Rabu, 18 November 2026 - 16:07

Hadirkan Pelayanan Tanpa Sekat, Bupati dan Wabup Toba Berkantor di Lumban Sakkalan

Berita Terbaru