Lombok tengah Kompaslink.Com
NTB Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Panglima NTB melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh Ketua dan Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum DPC LBH Panglima se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan koordinasi antarpengurus, serta menyamakan langkah dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga, khususnya dalam memberikan bantuan, pendampingan, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LBH Panglima turut mengikuti rapat secara daring melalui ,Zoom Meeting. Kehadiran Ketua Umum secara virtual menjadi bentuk perhatian dan dukungan terhadap penguatan organisasi LBH Panglima di wilayah NTB.
Dalam arahannya, Ketua Umum DPP LBH Panglima menekankan pentingnya seluruh jajaran untuk terus menjaga soliditas, profesionalitas, dan integritas, dalam menjalankan tugas lembaga.
Seluruh pengurus dan jajaran LBH Panglima diharapkan dapat menjalankan pendampingan terhadap masyarakat dan klien secara profesional, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip keadilan.
“Kita harus terus solid sebagai satu kesatuan lembaga. Dalam menangani dan mendampingi setiap klien, kita harus mengedepankan profesionalitas, integritas, serta memberikan pelayanan hukum dengan penuh tanggung jawab,”demikian pesan Ketua Umum DPP LBH Panglima dalam rapat koordinasi tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD LBH Panglima NTB, Bung Sam, menyampaikan bahwa konsolidasi organisasi perlu terus dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat kelembagaan LBH Panglima di seluruh wilayah NTB.
Menurutnya, setiap pengurus memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah dan nama baik lembaga dalam menjalankan tugas pendampingan hukum kepada masyarakat.
“Harapan saya, seluruh jajaran LBH Panglima di NTB terus memperkuat lembaga, menjaga nama baik dan marwah organisasi dalam setiap pendampingan maupun penanganan persoalan hukum masyarakat. Kita harus tetap solid, profesional dan transparan,” ujar Bung Sam.
Bung Sam juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas pendampingan, setiap persoalan harus ditangani dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum serta kepentingan klien.
Koordinasi antara DPD dan seluruh DPC, lanjutnya, merupakan bagian penting dalam membangun organisasi yang kuat dan mampu memberikan pelayanan bantuan hukum secara optimal kepada masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar pengurus, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, serta memperkuat komitmen bersama seluruh jajaran ,LBH Panglima se-Provinsi NTB dalam menjalankan tugas kelembagaan.
Dengan semangat ,solid, profesional, transparan, dan berintegritas, LBH Panglima NTB berkomitmen untuk terus hadir memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
