Palembang – KOMPASLINK.COM
Komisi III DPRD Kota Palembang menggelar serangkaian rapat evaluasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palembang Tahun 2024.
Dalam rapat yang digelar beberapa hari terakhir, Komisi III memanggil berbagai OPD seperti Dinas PU Perkimtan, Dinas PUPR, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Damkar, serta Bagian Administrasi dan Bagian Umum Setda Palembang.
Ketua Komisi III DPRD Palembang, Rubi Indiarta, SH., mengatakan hasil dari seluruh rangkaian rapat ini akan disusun dalam bentuk rekomendasi dan dibawa ke Sidang Paripurna DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Beberapa hal yang jadi sorotan kita, seperti lampu jalan yang masih banyak mati, jalan berlubang, hingga pungli di sektor pelayanan publik,” kata Rubi saat ditemui di kantor DPRD Palembang, Selasa (22/4/2025).
Tak hanya itu, persoalan banjir juga menjadi perhatian utama. Menurut Rubi, banjir yang terus terjadi di berbagai titik di Palembang bukan hanya karena cuaca ekstrem, tetapi juga akibat buruknya sistem perizinan masa lalu.
“Itu akibat izin yang dikeluarkan secara brutal oleh pemerintah sebelumnya. Ke depan, kita minta perizinan harus lebih tertib dan selektif,” tegasnya.
Selain soal perizinan, minimnya infrastruktur penunjang seperti kolam retensi dan saluran drainase yang tak memadai turut memperparah kondisi banjir di kota ini.
“Banyak drainase rusak, tempat penampungan air juga makin sedikit. Ini jadi catatan penting kami yang akan dibahas dalam Paripurna,” lanjut Rubi.
Komisi III menegaskan akan terus mengawal kinerja OPD mitranya, terutama di sektor vital seperti jalan, air, penerangan, dan perizinan.
“Insyaallah, kami tetap konsisten mengawasi dan mendorong pembenahan agar pelayanan publik di Palembang makin baik,” pungkasnya. (Anie)
